Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penerapan smk3 sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja penerapan smk3 di tempat kerja bersifat penerapan smk3 di perusahaan penerapan smk3 di tempat kerja penerapan smk3 di rumah sakit penerapan smk3 bersifat penerapan smk3 merupakan tanggung jawab penerapan smk3 pada proyek konstruksi penerapan smk3 di pt indofood penerapan smk3 adalah tujuan penerapan smk3 adalah analisis penerapan smk3 skripsi penerapan smk3 di perusahaan makalah penerapan smk3 di perusahaan penerapan smk3 bertujuan untuk manfaat penerapan smk3 bagi perusahaan sifat penerapan smk3 bagi perusahaan elemen penerapan smk3 berdasarkan ohsas 18001 penerapan smk3 di tempat kerja bersifat wajib biaya penerapan smk3 contoh penerapan smk3 di perusahaan contoh penerapan smk3 penerapan smk3 diwajibkan kepada semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja minimal sebanyak penerapan smk3 dalam pekerjaan jalan penerapan smk3 di industri evaluasi penerapan smk3 hambatan penerapan smk3 penerapan smk3 di indonesia jurnal penerapan smk3 di perusahaan jurnal penerapan smk3 jurnal penerapan smk3 pdf jurnal penerapan smk3 di rumah sakit penerapan smk3 konstruksi di lapangan serta contoh kasus kecelakaan kerja penerapan smk3 konstruksi penerapan smk3 konstruksi di lapangan kriteria penerapan smk3 langkah penerapan smk3 penerapan smk3 menurut pp nomor 50 tahun 2012 manfaat penerapan smk3 manfaat penerapan smk3 menurut kawatu (2012) dalam wuon (2013) yaitu tingkatan penerapan smk3 kategori penerapan smk3 dalam organisasi undang undang penerapan smk3 uu smk3 uud smk3 penerapan smk3 pertambangan penerapan smk3 pdf penerapan smk3 di pt pln penerapan smk3 di pt penerapan smk3 selama pandemi penerapan sistem smk3 166 kriteria penerapan smk3 sesuai pp no. 50 tahun 2012 syarat penerapan smk3 di perusahaan sasaran penerapan smk3 penerapan smk3 tercantum dalam peraturan pemerintah nomor penilaian penerapan smk3 terhadap 122 kriteria di satu perusahaan disebut penilaian tujuan penerapan smk3 tahapan penerapan smk3 penerapan smk3 wajib bagi 5 langkah penerapan smk3 5 prinsip penerapan smk3 SMK3 adalah satu satu obyek pengawasan yang bersifat normative sehingga ditaatinya peraturan tersebut harus diawasi oleh pegai pengawas ketenaga kerjaan.

Sebagaimana diamanat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan khususnya pada pasal 87 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. Dijelaskan bahwa "setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem Manajemen perusahaan", dalam menerapkan SMK3 menggunakan pedoman penerapan yang telah ditetapkan yaitu peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang penerapan SMK3.
Baca juga artikel terkait, Dasar Hukum SMK3 dan Tahapan Penerapan SMK3

SMK3 disusun dengan adanya beberapa hal yang menjadi latar belakang, yaitu :

K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak.
Kecelakaan kerja yang terjadi relative masih tinggi.
Pelaksanaan pengawasan K3 masih dominan bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen.
Relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3.
Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3.
Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional.
Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan.

1. Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, tertekstur, terintegrasi.
Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, atau Serikat pekerja/ buruh.
Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk mendorong produktivitas.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2 PP 50 tahun 2012 bahwasanya instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meskipun didalam UU No. 13 Tahun 2003 setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3, namun kewajiban ditetapkan dalam PP No. 50 berlaku bagi perusahaan :

Mempekerjakan pekerja/ buruh paling sedikit 100 orang,
mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penerapan SMK3 dilaksanakan meliputi :

Penetapan kebijakan K3.
Perencanaan K3.
Pelaksanaan rencana K3.
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Pengawasan SMK3

Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi, dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan ya.

Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
Organisasi
Sumberdaya manusia
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
Keamanan kerja
Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
Pelaporan dan perbaikan kekurangan
Tindak lanjut audit.

Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan SMK3 digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

Daftar pustaka

Anton, Thomas K, 1989, "Occupational Safety and Health Management", Second Edition, MC Graw-Hill Internasional Edition, Singapore.
AK Amri, 2014. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta.
Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja", Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 26 Tahun 2014, "Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja", Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
Kumpulan Modul K3, Tahun 2019