Perbedaan JSA dan HIRADC

Perbedaan JSA dan HIRADC

Apa yang dimaksud JSA?

Secara pengertiannya, JSA (Job Safety Analysis) merupakan tools atau alat bantu dalam melakukan proses analisa tugas atau pekerjaan, yang bertujuan untuk mengindentifikasi dan mengendalikan bahaya disetiap langkah kerja yang telah ditentukan.
Dalam proses pembuatan JSA kita wajib mematuhi dan memperhatikan langkah-langkah berikut ini, yaitu :

1. Menentukan pekerjaan apa yang yang perlu dibuatkan JSA
   Maksudnya kita harus mengetahui kreteria pekerjaan tersebut, apakah:
   
   • Pekerjaan tersebut masuk kedalam kriteria dengan frekuensi INSIDEN tinggi. Dengan pengertian kemungkinan pekerjaan tersebut memiliki kecelakaan sangatlah besar.
   • Apakah pekerjaan tersebut berpotensi cidera berat atau kematian
   • Pekerjaan yang belum pernah dikerjakan pada ruang lingkup proyek dengan penilaian resiko kerja tinggi.
2. Menentukan urutan dari langkah kerja atau tugas tersebut.
3. Tentukan bahaya apa saja yang kemungkinan dapat terjadi pada langkah kerja. Bahaya tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
   • Kondisi tidak aman (unsafe condition).
   • Tindakan tidak aman (unsafe action).
4. Tentukan potensi insiden yang mungkin terjadi.
5. Tertukan metode atau cara pengendalian bahaya.

Contoh:

Job Safety Analysis
Langkah Kerja	Bahaya	Potensi Insiden	Pengendalian
1. Memarkir LV	1.1. Lokasi parkir tidak rata	1.1.1.LV Meluncur	1.1.1.1. Parkir di tempat yang rata 1.1.1.2. Aktifkan hand break 1.1.1.3. Pasang ganjal ban
	1.2. Hand break tidak berfungsi	1.2.1.LV menabrak Objek lain	1.2.1.1. Melakukan servis berkala 1.2.1.2. Melakukan P2H sebelum lv digunakan

Penjelasan di atas merupakan pengertian dari JSA, lalu apa yang dimaksud dengan HIRADC?

Apa itu HIRADC?

Risk Assessment atau HIRADC kepanjangan dari Hazard Identification Risk Assessment and Determine Control. Sesuai dengan namanya metode untuk melakukan indenfikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian bahaya.

HIRADC memiliki elemen penilaian resiko berbeda dengan JSA yang hanya berfokus pada identufikasi bahaya dan penilaian resiko.

Berikut perbedaan JSA dan HIRADC

Menebtukan bahaya disetiap langkah kerja	Menetukan bahaya terkait aktivitas di tempat kerja
Spesifik bahaya dan resiko	General bahaya dan resiko
Hanya untuk satu pekerjaan keritis	Keseluruhan aktivitas didalam ruang lingkup proyek
Sebagai panduan bekerja dengan aman	Digunakan untuk menyusun program kerja
Bersifat jangka pendek	Bersifat jangka panjang
Melibatkan satu kelompok kerja	Melibatkan banyak kelompok dalam departemen
Direview dengan inspeksi	Direview saat audit

K3 BEKERJA PADA KETINGGIAN

Syarat-syarat K3 Bekerja Pada Ketinggian (Working at Height)

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
2. Keputusan Dirjen Binwasnaker No. Kep. 45/DJPPK/IX/2008 tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian dengan menggunakan akses tali.

2. Pengertian

Bekerja pada ketinggian (Working at height) adalah kegiatan atau aktifitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja di permukaan tanah atau perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh yang menyebabkan tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja mengalami cedera atau meninggal dunia atau mengalami kerusakan harta benda.

Bekerja pada ketinggian mempunyai potensial bahaya yang besar. Ada berbagai macam metode kerja di ketinggian seperti menggunakan perancah, tangga, gondola, dan sistem akses tali (Rope Acces System). Masing-masing metode kerja memiliki kelibahan dan kekurangan serta resiko yang berbeda-beda.

Kriteria Pemilihan Sistem Akses

Kategori Sistem Bekerja Pada Ketinggian

1. Sistem pasif
   Adalah sistem dimana pada saat bekerja melalui suatu struktur permanen ataupun tidak permanen, tidak mensyaratkan perlunya penggunaan peralatan pelindung jatuh karena telah terdapat sistem pengaman kolektif.

Metode pekerjaan:


1. Bekerja pada permukaan lantai kamar, balkon dan jalan
2. Struktur/ area kerja yang dipasang secara permanen dan perlengkapannya
3. Bekerja di dalam ruangan yang terdapat jendela yang terbuka dengan ukuran dan konfigurasinya dapat melindungi orang dari terjatuh.

2. Sistem aktif
   Adalah suatu sistem dimana ada pekerja naik dan turun, maupun berpindah tempat dengan menggunakan peralatan untuk mengakses suatu titik kerja karena tidak terdapatnya sistem pengaman kolektif.
   Sistem ini mensyaratkan adanya pengawasan, pelatihan, dan pelayanan oprasional yang baik.

Metode pekerjaan :

1. Unit perawatan gedung yang dipasang permanen, seperti gondola.
2. Perancah (scaffolding)
3. Struktur/ area kerja untuk pemanjatan seperti tangga dan menara
4. Struktur/ area kerja mengangkat seperti hoistcrane, lift crane, mobil perancah
5. Struktur sementara seperti panggung
6. Tangga berpindah
7. Sistem akses tali

Persyaratan penggunaan sistem akses tali yaitu:

1. Terdapat tali kerja dan tali pengaman
2. Terdapat dua penambat
3. Perlengkapan alat bantu dan APD
4. Terdapat personel yang kompeten
5. Pengawasan yang ketat.

Persyaratan pemasangan dan peralatan sistem akses tali

1. Titik angkor dan struktur bangunan harus mampu menahan beban maksimum dari beban Working rope dan safety rope setidaknya 1200kg dalam arah jatuh beban.
2. Bangunan atau struktur dan patok tambat harus dinilai dan diuji oleh pengawas.
3. Salinan dokumentasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dengan sistem akses tali harus disimpan ditempat kerja saat sistem ini digunakan.
4. Telah dilakukan pemeriksaan pertama dan berkala terhadap struktur dan titik patok tambat oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau ahli K3 yang memiliki spesialisasi dibidang akses tali dan dikeluarkan ijin pengesahan pemakaian.
5. Bila patok tambat terletak di luar gedung dan terpapar oleh cuaca dalam waktu lama, maka harus dipastikan bahwa patok tambat tersebut aman dipasang untuk segala keadaan/ cuaca.
6. Bila patok tambat diletakkan permanen di luar gedung, maka penempatannya harus diletakkan setidak-tidaknya 2 meter dari tepi bangunan.
7. Setiap sistem patok tambat permanen diikuti dengan instalasinya, harus dilengkapi dengan dokumentasi yang harus tersedia ditempat kerja dan harus selalu tersedia bila dibutuhkan oleh teknisi akses tali sebelum pelaksanaan pekerjaan.

Peralatan dan alat pelindung diri

Pelindung kepala

1. Pelindung kepala wajib dipakai dengan benar oleh setiap pekerja yang terlibat dalam pekerjaan di ketinggian, baik yang berada dibagikan bawah atau ketinggian.
2. Pekerja wajib menggunakan pelindung kepala sesuai standar.
3. Pelindung kepala yang digunakan oleh teknisi akses tali memiliki sedikitnya tiga tempat berbeda yang terhubung dengan cangkang helm dan termasuk tali penahan dibagian dagu.

Sabuk pengaman tubuh (full body harness)

Harus dipastikan bahwa (full body harness) yang digunakan pada pekerjaan akses tali telah sesuai dengan standar.


Alat penjepit tali

Alat penjepit tali (rope clamp) Harus dipastikan bahwa alat penjepit tali (rope clamp) yang digunakan pada sistem akses tali sesuai dengan standar.

Alat penahan jatuh bergerak

(mobil fall arrester)

Harus dipastikan saat digunakan pada sistem akses tali telah sesuai dengan standar.

Alat penurun (Descender)

Harus dipastikan alat penurun yang digunakan pada sistem akses tali telah sesuai dengan

Perlengkapan dan alat pelindung diri harus dipastikan telah sesuai dengan standar dibawah ini:

1. Standar Nasional Indonesia
2. Standar uji laboratorium
3. Standar uji internasional yang independen, seperti British, American Nasional Standar Institut atau badan standar uji internasional lainnya.

Usia masa pakai peralatan dan alat pelindung diri yang terbuat dari kain/ textile adalah sebagai berikut :

1. Tidak pernah digunakan : 10 tahun
2. Digunakan 2 kali setahun : 7 tahun
3. Digunakan sekali dalam 1 bulan : 5 bulan
4. Digunakan 2 minggu sekali : 3 tahun
5. Digunakan setiap minggu sekali : 1 tahun lebih
6. Digunakan hampir setiap hari : kurang dari 1 tahun

Sumber : Kumpulan Modul K3, tahun 2019

GAS BUMI

GAS bumi adalah gas yang didapat dari reservoir di dalam perut bumi, biasanya bergabung dengan minyak bumi yang disebut sebagai associated gas. Namun sebagian dijelaskan, ada juga reservoir yang khusus menghasilkan gas, dalam hal ini disebut non-associated gas.

Gas bumi atau gas alam bukan saja merupakan gas bakar yang paling penting, tetapi juga merupakan bahan baku utama untuk berbagai sintesis kimia.

Gas bumi dapat berbahaya karena sifatnya yang sangat mudah terbakar dan menimbulkan ledakan. Gas bumi lebih ringan dari udara, sehingga cenderung mudah tersebar di atmosfer. Akan tetapi bila ia berada dalam ruang tertutup, konsentrasi gas dapat mencapai titik campuran yang mudah meledak, yang jika tersulut api, dapat menyebabkan ledakan yang dapat menghancurkan bangunan. Pemahaman mengenaisifat gas bumi sangat penting untuk menentukan prosedur dalam penanganan atau pengelolaannya.

A. GAS BUMI SECARA KIMIA

Komponen utama dalam gas bumi adalah metana (CH4), yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terpendek dan teringat. Gas bumi juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etana (C2H6), propana (C3H8), butana (C4H10), pentana (C5H12) hingga molekul karbon lebih berat dari hexane (C6H14), selain juga gas-gas lain seperti karbondioksida, nitrogen, oksigen, sulfur (belerang) dan lain-lain. Gas bumi juga merupakan sumber utama untuk sumber gas helium.

Namun tidak tertutup kemungkinan ada reservoir dimana komposisi lain mendominasi, pada saat itu akan dikaji pemanfaatannya sesuai kandungan gas yang ditemukan.

Tidak semua kandungan gas bumi berwujud gas di dalam kondisi atmosfer ik. Tetapi, karena suhu dan tekanan di bawah tanah lebih besar daripada suhu dan tekanan di permukaan, maka hidrokarbon yang lebih besar, seperti pentana heksana, dan heptana berada dalam keadaan berwujud gas. Setelah berada di permukaan, gas-gas yang lebih berat tersebut akan mengalami kondensasi (berubah wujud dari gas menjadi cair) yang disebut kondensat.

Gas bumi memiliki daya bakar yang baik, yang biasanya ukuran daya bakar ini dinyatakan dengan nilai kalo atau gross heating value.
Nilai kalo gas bumi adalah gabungan dari nilai kalor komponen hidrokarbon sesuai komposisinya masing-masing.
Identifikasi nilai kalor dari masing-masing komponen hidrokarbon sebagai berikur:

1. Methane dengan nilai kalor 1012
2. Ethane dengan nilai kalor 1783
3. Prospane dengan nilai kalor 2557
4. isobutane dengan nilai kalor 3354
5. n-butane dengan nilai kalor 3369
6. isopotane dengan nilai kalor 4001
7. n-petane dengan nilai kalor 4009

B. PENGOLAHAN GAS BUMI

Kandungan gas bumi jauh lebih sederhana daripada minyak bumi, karena hanya memiliki satu rantai lurus (alkana).
Pemanfaatan gas bumi dari tiap komponen berbeda-beda peruntukannya. Metana dan Etana adalah komponen utama penyusun gas pipa, LNG dan CNG. Propana dan Butana adalah komponen penyusun LPG, sedangkan Pentana dan komponen hidrokarbon berat lainnya (Pentana+) adalah komponen penyusun solvent.

Untuk memanfaatkan setiap komponen tersebut, gas bumi harus diproses melalui beberapa tahapan yaitu :

PEMURNIAN

Pada tahap ini gas dipisahkan dari pengotornya impurities yang merupakan produk yang tidak berguna.
Proses pemisahan impurities ini dilakukan melalui metode absorpsi (penyerapan secara fisik) dan absorpsi (penyerapan secara kimiawi).

PEMISAHAN KOMPONEN

Pemisahan komponen dilakukan dengan metode distilasi (Pemisahan dengan menggunakan perbedaan titik didih). Alat yang digunakan adalah kolom distilasi bertingkat yang memisahkan kandungan gas sesuai peruntukan di atas tadi.

Kolom distilasi yang pertama adalah de-methanizer yang bertugas memisahkan metana dari hidrokarbon lainnya. Kemudian yang kedua adalah de-ethanizer yang bertugas memisahkan etana dari hidrokarbon lainnya. Terakhir ada de-butanizer yang bertugas memisahkan butana dari pentana+.

PROSES LANJUTAN

Masing-masing produk turunan dari gas bumi tersebut akan menuju proses lanjutan. Metana sebagai produk utama dapat dimanfaatkan lebih lanjut menjadi gas pipa, LNG melalui liquefaction plant, atau CNG (compressed natural gas) melalui CNG plant. Sementara itu kandungan propane dan butane akan diproses menjadi LPG dalam tabung bertekanan melalui LPG processing plant. Sementara kandungan C5+ harus distabilkan dahulu melalui condensate stabilizer sebelum diproses menjadi produk komersial seperti solvent.

Sumber: Mozaik Minyak dan Gas Bumi Indonesia

TAHAPAN PENERAPAN SMK3

Tahapan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah salah satu obyek pengawasan yang bersifat normative sehingga ditaatinya peraturan tersebut harus diawasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Penerapan SMK3 dilaksanakan meliputi :

1. Penetapan kebijakan K3.
2. Perencanaan K3.
3. Pelaksanaan rencana K3.
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Baca juga artikel terkait, Penerapan SMK3 dan Dasar Hukum SMK3

Pedoman tentang penerapan SMK3 telah diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut :

A. Penetapan Kebijakan K3

1. Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui :
1. Tinjauan awal kondisi K3,
2. Proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/ buruh.
2. Penetapan kebijakan K3 harus :
1. Disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan,
2. Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani,
3. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3,
4. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/ buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan,
5. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik,
6. Bersifat dinamika,
7. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai huruf g. Pengusaha/ pengurus harus :
1. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan,
2. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan dibidang K3,
3. Menempatkan personel yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3,
4. Membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi,
5. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3.
4. Ketentuan pada poin 3, diadakan peninjauan ulang secara teratur.
5. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan.
6. Setiap pekerja/ buruh atau siapapun ditempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

B. Perencanaan K3

1. Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan :
1. Hasil penelaahan awal
   Yang dimana merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.
2. Identifikasi potensi bahaya
   penilaian dan pengendalian resiko, harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.
3. Peraturan perundang-undangan, yang harus :
1. Ditetapkan, dipelihara, diinventariskan dan diidentifikasi oleh perusahaan,
2. Disosialisasikan kepada seluruh pekerja/ buruh.
4. Sumber daya yang dimiliki
   Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana.
2. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat :
1. Tujuan dan sasaran
   Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi :
1. Dapat diukur,
2. Satuan/ indikator pengukuran,
3. Sasaran pencarian
Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pengusaha harus berkonsultasi dengan :
1. Wakil pekerja buruh,
2. Ahli K3,
3. P2K3,
4. Pihak-pihak lain yang terkait
2. Skala prioritas
   Yaitu urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko dan diprioritaskan dalam perencanaan.
3. Upaya pengendalian bahaya
   Dilakukan berdasarkan penilaian resiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.
4. Penetapan sumber daya
   Dilaksanakan untuk menjamin sumber daya manusia yang kompeten.
5. Jangka waktu pelaksanaan
6. Indikator pencapaian
   Parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 dan menjadi informasi mengenai keberhasilan penerapan SMK3.
7. Sistem pertanggungjawaban
   Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perusahaan didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMK3 dan budaya perusahaan yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMK3.

C. Pelaksanaan Rencana K3

1. Menyediakan sumber daya manusia
1. Prosedur pengadaan sumber daya manusia
Perusahaan harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi :
1. Menyediakan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan kompetensi kerja serta kewenangan dibilang K3.
2. Pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada setiap tingkatan manajemen perusahaan dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan.
3. Pembuatan ketentuan untuk mengkomunikasikan informasi K3 secara efektif.
4. Pembuatan peraturan untuk memperoleh pendapat dan saran para ahli.
5. Pembuatan peraturan untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan pekerja/ buruh secara efektif.
2. Konsultasi, Motivasi, Kesadaran
   Dalam menunjukan komitmennya terhadap K3, pengusaha dan pengurus harus melakukan konsultasi, motivasi dan kesadaran dengan melibatkan pekerja/ buruh maupun pihak lain yang terkait didalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan ya.
3. Tanggung jawab dan tanggung gugat
1. Menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab dan tanggung gugat dibilang K3.
2. Menunjuk sumber daya manusia yang berwenang untuk manajemen, pekerja/ buruh, kontraktor, subkontraktor dan pengunjung.
3. Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3.
4. Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
4. Pelatihan dan kompetensi kerja.
   Standar kompetensi kerja K3 dapat diidentifikasikan dan dikembangkan sesuai kebutuhan:
1. Menggunakan standar kompetensi kerja yang ada,
2. Memeriksa uraian tugas dan jabatan,
3. Menganalisis tugas kerja,
4. Menganalisis hasil inspeksi dan audit
5. Meninjau ulang laporan insiden.
2. Prasarana dan sarana yang disediakan.
3. Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3 sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.
4. Pendokumentasian kegiatan K3

D. Pemantauan dan evaluasi kinerja

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaksanakan di perusahaan meliputi:

1. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran
   Harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 serta frekuensinya disesuaikan dengan obyek mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.
2. Audit internal SMK3
   Audit smk3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Serta dilaksanakan secara sistematik dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.

E. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, Pengusaha dan pengurus tempat kerja harus :

1. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala,
2. Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan.

Tinjauan ulang penerapan SMK3, meliputi :

1. Evaluasi atas kebijakan K3,
2. Tujuan, sasaran dan kebijakan K3,
3. Hasil temuan audit SMK3,
4. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3

Perbaikan dan peningkatan kinerja dilakukan berdasarkan pertimbangan :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan,
2. Tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar,
3. Perubahan produk dan kegiatan perusahaan,
4. Perubahan struktur organisasi perusahaan,
5. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi,
6. Hasil kajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja,
7. Adanya pelapora dan
8. Adanya saran dari pekerja/ buruh.

Daftar Pustaka

1. Anton, Thomas K, 1989, "Occupational Safety and Health Management", Second Edition, MC Graw-Hill Internasional Edition, Singapore.
2. AK Amri, 2014. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta.
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja", Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
4. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 26 Tahun 2014, "Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja", Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
5. Kumpulan Modul K3, Tahun 2019

PENERAPAN SMK3

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

SMK3 adalah satu satu obyek pengawasan yang bersifat normative sehingga ditaatinya peraturan tersebut harus diawasi oleh pegai pengawas ketenaga kerjaan.

Sebagaimana diamanat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan khususnya pada pasal 87 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. Dijelaskan bahwa "setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem Manajemen perusahaan", dalam menerapkan SMK3 menggunakan pedoman penerapan yang telah ditetapkan yaitu peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang penerapan SMK3.
Baca juga artikel terkait, Dasar Hukum SMK3 dan Tahapan Penerapan SMK3

SMK3 disusun dengan adanya beberapa hal yang menjadi latar belakang, yaitu :

1. K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak.
2. Kecelakaan kerja yang terjadi relative masih tinggi.
3. Pelaksanaan pengawasan K3 masih dominan bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen.
4. Relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3.
5. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3.
6. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional.
7. Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan.

1. Penerapan SMK3 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, tertekstur, terintegrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/ buruh, atau Serikat pekerja/ buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk mendorong produktivitas.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2 PP 50 tahun 2012 bahwasanya instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meskipun didalam UU No. 13 Tahun 2003 setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3, namun kewajiban ditetapkan dalam PP No. 50 berlaku bagi perusahaan :

1. Mempekerjakan pekerja/ buruh paling sedikit 100 orang,
2. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penerapan SMK3 dilaksanakan meliputi :

1. Penetapan kebijakan K3.
2. Perencanaan K3.
3. Pelaksanaan rencana K3.
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Pengawasan SMK3

Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi, dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan ya.

1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
2. Organisasi
3. Sumberdaya manusia
4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3
5. Keamanan kerja
6. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran penerapan SMK3
7. Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
9. Tindak lanjut audit.

Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan SMK3 digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan.

Daftar pustaka

1. Anton, Thomas K, 1989, "Occupational Safety and Health Management", Second Edition, MC Graw-Hill Internasional Edition, Singapore.
2. AK Amri, 2014. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta.
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja", Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
4. Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 26 Tahun 2014, "Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja", Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
5. Kumpulan Modul K3, Tahun 2019

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Pengawasan Norma Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenaga kerjaan yang salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
Melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja, dan serikat pekerja dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien, dan produktif.

Dasar Hukum dan Pengertian SMK3

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Terdiri dari 11 bab dan 18 pasal.
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Terdiri dari 18 bab dan 193 pasal. Pasal yang mengatur tentang SMK3 pada pasal 87.
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan SMK3.

Baca juga artikel terkait. Dasar Hukum K3 dan Tahapan Penerapan SMK3

B. Pengertian

1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
   Baca juga artikel terkait K3. Dasar-dasar K3
3. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.
4. Auditor SMK3 adalah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan dan independen untuk melaksanakan audit SMK3.
5. Audit internal SMK3 adalah audit sistem manajemen K3 yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam rangka pembuktian penerapan SMK3 dan persiapan audit eksternal SMK3. Dan pemenuhan standar nasional atau internasional atau tujuan-tujuan lainnya.
6. Audit eksternal SMK3 adalah audit audit SMK3 yang diselenggarakan oleh lembaga audit dan dilaksanakan oleh auditor eksternal dalam rangka pembuktian penerapan SMK3 di tempat kerja terhadap pemenuhan persyaratan peraturan perundangan.
7. Penghargaan SMK3 adalah tanda penghargaan SMK3 yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan pada jangka waktu tertentu.
8. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
9. Pekerja atau buruh setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/ imalan dalam bentuk lain.
10. Perusahaan adalah :
    1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik suasta atau negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
    2. Usaha-usaha sosial atau lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. pengusaha adalah :
    1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
    2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
    3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan poin b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
    
    

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

DASAR-DASAR K3

Dasar Hukum dan Pengertian

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
2. Undang-undanh No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

B. Pengertian

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Secara filosofi yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.
• Secara keilmuan yaitu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadi kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran dan pencemaran lingkungan.
• Secara etimologi yaitu merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dalam pemakaiannya.
2. Keselamatan (safety)
1. Mengendalikan kerugian dari kecelakaan (control of accident loss)
2. Kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan resiko yang tidak bisa diterima (the ability to identify and eliminate unacceptbale risk)
3. Kesehatan (Health)
   Derajat/ tingkatvkeadaan fisik dan psikologi individu (the degree of physiological and psychological well being of the individual)
4. Aman (safe) adalah suatu kondisi dimana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai.
5. Bahaya (Danger) merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi dimana atau kapan muncul sumber bahaya.
6. Incident yaiti suatu kejadian yang tidak diinginkan, bilamana saat itu sedikt saja terjadi perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya accident.
7. Kecelakaan (accident) yaitu suatu kejadian yang tidak direncanakan, dan tidak diinginkan, gangguan terhadapat pekerjaan berakibat cedera pada manusia, kerusakan barang, dan pencemaran lingkungan.

FAKTOR Penyebab Kecelakaan

Kejadian kecelekaan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab didalam usaha produksi akan melibatkan tenaga kerja, mesin, dan peralatan, bahan-bahan yang digunakan dan berinteraksi satu sama lain dalam bentuk proses produksi. Interaksi ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi tingkat keselamatan, kesehatan dan lingkungan kerja. Dalam hal ini dapat berdampak pada kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan maupun pencemaran lingkungan kerja.

Logika terjadi kecelakaan dapat digambarkan berdasarkan adanya faktor-faktor penyebab tersebut yang merupakan hubungan mata rantai sebab akibat yang dijelaskan berdasarkan Domino Theory Model (Domino Squen)

Dari Domino Theory Model juga digambarkan faktor penyebab tidak langsung dalam bentuk sumber bahaya dari perbuatan tidak aman (unsafe act) dan kondisi tidak aman (unsafe condition).

Menurut penjelasan pasal 2 undang-undang No 1 Tahun 1970 sumber bahaya berkaitan dengan :

1. mesin, pesawat, alat, instalasi, dan bahan
2. Lingkungan kerja
3. Proses produksi
4. Cara kerja
5. Sifat pekerjaan

Apabila kita bicara keselamatan kerja, ada perbedaan prinsip menurut pendekatan sumber bahaya (hazard), konsekuensi (akibat yang ditimbulkan) dan konsentrasi kepedulian (bentuk pengendalian).

Walaupun terdapat perbedaan pada akhirnya keselamatan dan kesehatan murupakan suatu satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Akibat Kecelakaan

Kecelakaan mengakibatkan cidera dan kerusakan harta benda yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi si korban beserta keluarganya dalam bentuk penderitaan dan kerugian bagi perusahaan.

Prinsip Dasar Pencegahan Kecelakaan Kerja

Pencegahan kecelakaan kerja merupakan inti dari program pelaksanaan K3 yang terencana, terpadu, terkoordinasi pengawasan yang terarah yang didasarkan dengan urutan aktivitas.
Pelaksanaan pencegahan kecelakaan yang didasarkan pada suatu basis filosofi yang meliputi basis kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan unjuk kerja K3.
Pencegahan kecelakaan difunjukkan pada kemaslahatan umat manusia (humanity) , menjamin agar setiap pekerja tetap selamat dan sehat dalam menjalankan tugasnya.

Gambar diatas menggambarkan tahapan pencegahan kecelakaan yang dapat dijelaskan secara umum sebagai berikut :

1. Menemukan fakta/ masalah
   Masalah adalah bentuk penyimpangan dari suatu rencana atau perundangan. Masalah dalam K3 adalah sumber bahaya (hazard), ketidak sesuaian dengan peraturan perundangan. Proses penemuan dengan identifikasi sumber bahaya dengan cara inspeksi, survey, observasi atau investigasi.
2. Analisis yaitu proses bagaimana fakta atau masalah dapat dipecahkan. Pada tahap analisis pada umumnya harus dapat dikenali berbagai hal antara lain :
   • Sebab utama masalah tersebut
   • Tingkat kekerapannya
   • Lokasi
   • Kaitannya dengan manusia maupun kondisi
3. Pemilihan/ penetapan alternatif/ pemecahan
   Dari berbagai alternatif pemecahan perlu diadakan seleksi untuk ditetapkan satu pemecahan yanv yang benar-benar efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Pelaksanaan, apabila sudah dapat ditetapkan alternatif pemecahan maka harus diikuti dengan tindakan atau pelaksanaan dari keputusan penetapan tersebut.
5. Pengawasan, Merupakan tahapan penting untuk menunjukkan sejauh mana pelaksanaan atas tindakan koreksi tersebut sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan. Apabila ditemukan bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan (action)dapat dilakukan analisi kembali.

Menurut International Labour Office (ILO)

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah kecelakaan kerja antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan :
   1. Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi (up to date).
   2. Penerapan semua ketentuan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sejak tahap rekayasa.
   3. Penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan-pemeriksaan langsung di tempat kerja.
2. Standarisasi merupakan suatu ukuran tahapan nilai. Pada dasarnya baik buruknya K3 di tempat kerja diketahui melalui pemenuhan standar K3.
3. Inspeksi, pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan dan pengujian terhadap tempat kerja, mesin, pesawat, alat dan instalasi, sejauh mana masalah ini masih memenuhi ketentuan dan persyaratan K3.
4. Riset teknis, riset medis, riset psychologis, riset statistik. Dimaksudkan untuk menunjang tingkat kemajuan bidang K3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi.
5. Pendidikan dan latihan, untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan K3 serta meningkatkan kesadaran pentingnya K3.
6. Persuasi, merupakan suatu cara pendekatan K3 secara pribadi dengan tidak menerapkan dan memaksa melakukan sanksi-sanksi.
7. Asuransi, dapat ditetapkan dengan pembayaran premi yang lebih rendah terhadap perusahaan yang memenuhi syarat K3 dan mempunyai tingkat kekerapan dan keparahan kecelakaan yang kecil di perusahaannya.
8. Penerapan K3 di tempat kerja, langkah-langkah tersebut harus dapat diaplikasikan ditempat kerja dalam upaya memenuhi syarat-syarat K3 di tempat kerja.

Daftar Pustaka

1. Departemen Tenaga Kerja, Ditjen Binawas, Dit. PNKK, Himpunan Peraturan Perundang-undangan K3
2. ILO, Drs Zayadi, Pencegahan Kecelakaan Kerja (1979) Jakarta
3. DR Sumakmur PK MSc, CV. Haji Masagung, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan Kerja, (1989) Jakarta
4. H.W. Heinrich cs, Mc Graw-Hill, Industrial Accident Prevention, (1980) New York
5. Roger L Brauer, Safety and Health for Engineers, (1990)
6. National Safety Council, Accident Prevention Manual For Industrial Operations, (1980)
7. Kumpulan Modul K3 Tahun 2019

DAHSYATNYA DO'A DUDUK DIANTARA DUA SUJUD

DAHSYATNYA DO'A DUDUK DIANTARA DUA SUJUD

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Ketika orang ditanya 'do'a apakah yang sering dibaca........?'

Banyak yang menjawab dengan salah.

Begitu seringnya do'a itu dibaca, sehingga ketika sedang membaca do'a banyak yang tidak merasa berdo'a. Padahal do'a itu "sangat dahsyat", mencakup kebutuhan kita di dunia dan akhirat, serta dibaca minimal 17 kali setiap hari.

Do'a itu adalah " DO'A DUDUK DIANTARA DUA SUJUD."

Mari kita kaji maknanya :

🌻 ROBIGHFIRLII
"Wahai Tuhan ampunilah dosa ku...."

Dosa adalah beban yang dapat menyebabkan kita berat melangkah menuju Ridha Allah SWT.
Dosa adalah kotoran kita yang membuat hati kelam sehingga hati kita merasa berat untuk melakukan kebaikan.

🌻 WARHAMNII
"Sayangilah aku........"

Kalau kita disayang Allah SWT, hidup akan terasa nyaman, , karena dengan kasih sayang Allah SWT, akan dapat dicapai semua cita-cita.
Dengan kasih sayang nafsu kita akan terbimbing.

🌻 WAJBURNII
"Tutuplah kekuranganmu........"

Banyak sekali kekurangan kita, kurang bersyukur, kurang sabar, kurang bisa menerima, mudah marah, pendendam dan lain-lain.
Kalau kekurangan kita ditutupi / diperbaiki Allah SWT, maka kita akan menjadi manusia bermartabat
(Al insan Kamil)

🌻 WARFA'NII
"Tinggikanlah derajatku........"

Kalau Allah sudah meninggikan derajat kita, maka pasti tidak ada manusia yang bisa menghinakan kita.

🌻 WARZUQNII
"Berilah aku rezeki......."

Sebagai hamba, kita membutuhkan rezeki, Allah mampuendatangkan rezeki dari arah yang tak terduga dan tanpa perhitungan.

🌻WAHDINII
"Betilah aku petunjuk / bimbinglah aku ke jalan kebahagiaan......"

Kita tidak hanya minta petunjuk / hidayah yang berkaitan dengan agama, tetapi kita juga minta petunjuk agar terhindar dari mengambil keputusan yang keliru.

🌻 WA'AAFINII
"Berilah aku kesehatan......."

Apabila kita sehat, kita bisa menambah kebaikan dan manfaatnya serta tidak menjadi beban orang lain.
"Health is not everything', but without health everything' is nothing."

🌻 WA'FUANNI
"Aku mohon agar kesalahanku dihapus dari catatan......."

Kita awali do'a ini dengan mohon ampun, dan kita akhiri dengan permohonan agar catatan dosa kita dihapus. Sehingga kita benar-benar bersih dan bisa seperti bayi yang baru lahir.

🌻 Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Memerintahkan kita untuk mbaca do'a itu.
Rasulullah Shalallahu'alaihi wasalam, menceritakan kepada kita bahwa do'a tersebut pasti terkabul.
Tapi masalahnya :"DIMANA HATI DAN PIKIRAN KITA KETIKA KITA MEMBACA DO'A ITU.......?

Jadi bacalah dan berdo'alah dengan khusuk / paham artinya.

Wallahu a'lam bish showab

Salam ukhuwah

Silahkan LIKE&SHARE jika dirasa bermanfaat.....

cek juga IG instagram.com/loveislam.id

GEOMETRI JALAN TAMBANG

GEOMETRI JALAN TAMBANG

Jalan Angkut Tambang

Beberapa faktor penunjang dalam mengpprasikan alat angkut adalah kondisi dimensi jalan yang meliputi lebar, panjang, besarnya tikungan serta kemiringan dari pada jalan angkut serta konstruksi jalan yang digunakan.

Geometri jalan tambang
Geometri jalan tambang yang memenuhi syarat adalah bentuk dan ukuran-ukuran dari jalan tambang tersebut sesuai dengan bentuk, ukuran dan spesifikasinya alat angkut yang digunakan serta kondisi medan yang ada sehingga dapat menunjang keamanan dan keselamatan aktifitas pengangkutan.
Adapun faktor-faktor yang merupakan geometri penting yang akan mempengaruhi keadaan jalan angkut yaitu lebar jalan, jari-jari tikungan dan kemiringan jalan. Baca juga artikel terkait Jalan Tambang

1. Lebar jalan angkut

a. Lebar pada jalan lurus
Lebar jalan angkut pada tambang biasanya dibuat untuk jalur ganda dengan lalulintas satu arah ataupun dua arah. Dalam kenyataannya, semakin lebar jalan angkut, maka semakin baik pula keamanan dan kelancarannya aktifitas pengangkutan.

Lebar jalan angkut pada jalur ganda atau lebih menurut standar AASHTO (American Association of state and Highway Transportation Official) Manual Rular Highway disign, harus ditambah dengan setengah lebar alat angkut pada bagian tepi kiri dan kanan jalan. L = n.Wt + (n+1)(1/2.Wt)
Keterangan:
L = lebar jalan angkut (meter)
n = jumlah jalur (meter)
Wt = lebar alat angkut (meter)

b. Lebar jalan pada belokan
Lebar jalan angkut pada belokan atau tikungan biasanya dibuat selalu lebih lebar daripada lebar jalan lurus. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan lebar alat angkut yang disebabkan oleh sudut yang dibentuk oleh roda depan dengan badan truck saat melintasi tikungan.

Untuk lajur ganda, maka lebar jalan minimum pada belokan didasarkan atas:

1. lebar jalan ban
2. lebar juntai (overhang) bagian depan dan belakang alat angku
3. jarak alat angkut pada saat bersimpangan
4. jarak dari kedua tepi jalan

Perhitungan terhadap lebar jalan angkut pada tikungan dapat menggunakan rumus:

W = n (U+Fa+Fb+Z) + C
C = Z = 1/2 (U+Fa+Fb)
W = lebar jalan angkut pada tikungan (meter)
N = jumlah jalur
U = jarak jejak roda kendaraan (meter)
Fa = lebar juntai depan (meter)
Fb = lebar juntai belakang (meter)
Z = lebar bagian tepi jalan (meter)
C = jarak antar kendaraan (meter)

2. Kemiringan Jalan Angkut
Kemiringan jalan angkut (grade) berhubungan langsung dengan alat angkut baik itu dari pengereman maupun dalam mengatasi tanjakan. Kemiringan jalan angkut biasanya dinyatakan dalam persen (%). Dalam pengertiannya, kemiringan 1% bearti jalan tersebut naik atau turun 1 meter pada 1 ft untuk setiap jarak mendatar sebesar 100 meter atau 100 ft.

Grade = ∆h/∆j x (100%)
Dimana:
∆h = beda elevasi antar dua titik yang di ukur (meter)
∆j = jarak antara dua titik yang diukur (meter)

Secara umum kemiringan jalan maksimum yang dapat dilalui dengan baik oleh alat angkut besarnya 8% atau dengan sudut kemiringan 0-5 derajat.

3. Rimpull dan Tahanan
Untuk dapat mengetahui kemampuan suatu truck dalam melewati suatu jalan angkut dengan kondisi tertentu diperlukan besarnya rimpull pada tiap gear. Jadi rimpull yang tersedia harus lebih besar dari besarnya rimpull yang diperlukan untuk mengatasi berbagai tahanan. Rimpull adalah besarnya kekuatan tarik yang dapat diberikan oleh mesin suatu alat kepada permukaan roda atau ban penggeraknya yang menyentuh permukaan jalur jalan (Prodjosumarto, 1995).
Besar kecilnya rimpull bergantung pada kecepatan gear yang dipakai. Rimpull biasanya dinyatakan dalam pound (lb). Rimpull dapat dihitungan dengan rumus persamaan berikut (Prodjosumarto, 1995):

RP= HPx375xEffM /V
Dimana:
RP = rimpull
HP = house power
Effm = efisiensi mesin

loading...

Miskin Kosakata

"Sungkan Baca, Hingga Miskin Kosakata"

Indonesia terkenal akan kekayaan budayanya serta kekayaan bahasa yang terbilang sangat besar mencapai ratusan bahasa daerah, bisa diartikan Indonesia merupakan ruang besar dunia yang padat akan bahasa.

Sangat penting mewujudkan rasa kemauan untuk mempelajari bahasa Indonesia, bahasa utama yang dimiliki bangsa untuk mendampingi bahasa daerah yang seringkali digunakan sebagai bahasa utama keseharian. Karena pada dasarnya apabila tidak bisa mengenali bahasa dari bangsa itu sendiri maka dia bukan termasuk dari kalangan bangsa tersebut.

Selain membaca buku-buku cetak di zaman seperti sekarang ini sangat mudah mendapatkan bahan bacaan seperti e-book yang bisa menambah kosakata kita, ataupun sosial media bisa dijadikan wadah berkomunikasi, bertukar pikiran serta menerima atau menyampaikan informasi, yang pastinya sering menggunakan bahasa utama bangsa itu sendiri, melakukan komunikasi dengan teman dari pulau daerah dan negara lainpun dapat menambah kosakata serta mengasah kemampuan dalam berbicara.

Sebagai contoh, seorang sarjana yang bertugas sebagai tenaga honorer dan ditugaskan di luar daerah kota kelahirannya yang tentu saja bahasanya berbeda dengan warga sekitar. Suatu ketika seorang sarjana tersebut diberikan amanah untuk menyampaikan pesan dari tetangganya, yang sedang dilanda musibah kepada para jamaah di suatu masjid, betapa hancurnya bahasa yang ia sampaikan. Mencampur adukkan bahasa daerahnya dengan bahasa bangsanya dengan kalimat yang bertele-tele. Bukankah akan terlihat ia berdiri bersama dengan rasa malu, rasa kecewa terhadap lidah yang memiliki sedikit kosakata. Akan ada yang bertanya-tanya, bagaimana ia bisa menyelesaikan karya ilmiahnya? Apakah menggunakan bahasa daerah? Apakah ia menggabungkan kedua bahasa (bahasa daerah dan bahasa bangsanya). Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengenal bahasa bangsa sendiri.

Karena kita tidak dikekang hari ini. Terdapat waktu sehingga akan ada kata bertemu, akan ada hasrat Kemauan untuk berbicara dengan sesama, dari kalangan yang berbeda, hingga berbicara kepada dunia.

Kita harus sadar bahwa bahasa merupakan alat untuk menyampaikan sesuatu seperti pesan, yang tak jarang didalamnya berisikan kalimat cinta, kasih sayang atau duka, keritikan, dendam dan pemberontakan Keuntungan dari menumbuhkan rasa keinginan membaca akan berguna untuk menambah kosakata, dari setiap buku yang dibaca akan dapat mengajarkan kita untuk berbicara.

Yusrizal, 11 Desember 2018 di Kayuagung, Sumatera Selatan